Sinergi Pemprov Bali-OJK Dukung Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Koster Minta Kuatkan Kolaborasi

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Ruang Uluwatu, Kantor OJK Bali, Denpasar, Selasa (14/4). Dalam kesempatan tersebut, Koster menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.


Dalam sambutannya, Koster menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan OJK dan Bank Indonesia. Menurutnya, hubungan yang harmonis tersebut telah berperan besar dalam memperkuat sektor perbankan dan ekosistem ekonomi di Bali.


“Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan di Bali berjalan sangat baik dalam mendukung ekosistem perekonomian, termasuk memperkuat perbankan daerah maupun nasional,” ujarnya.


Koster juga menyoroti capaian ekonomi Bali yang tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tercatat mencapai 7,05 juta orang, meningkat sekitar 750 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Secara total, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mencapai lebih dari 16,3 juta orang.


Menurut Koster, tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata dunia tetap kuat, meskipun dihadapkan pada berbagai isu seperti kemacetan, sampah, dan kampanye negatif di media sosial.


“Bali tetap dicintai wisatawan. Astungkara, kunjungan terus meningkat,” katanya.


Dari sisi ekonomi, Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen, menempatkannya di posisi empat nasional. Koster menegaskan capaian ini istimewa mengingat Bali tidak memiliki sumber daya tambang seperti daerah lain. Selain itu, pendapatan per kapita meningkat, kesenjangan menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79.


Pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi mencapai 66 persen terhadap perekonomian daerah. Bahkan, Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun dari total Rp319 triliun.


“Bali ini kecil, tetapi berkah. Kontribusinya sangat besar bagi nasional,” ujar Koster.


Meski demikian, ia mengakui tingginya aktivitas pariwisata juga membawa konsekuensi berupa berbagai persoalan seperti kemacetan, infrastruktur, sampah, air, dan ketahanan pangan. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, guna menjaga keseimbangan pembangunan.


Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung upaya pelestarian budaya Bali, termasuk pemberian insentif bagi keluarga dengan anak ketiga dan keempat yang menggunakan nama tradisional Nyoman dan Ketut sebagai bagian dari menjaga warisan leluhur.


Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hermawan Bekti Sasongko menegaskan bahwa pengukuhan Kepala OJK Bali bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat kolaborasi dalam mendukung perekonomian daerah.


Ia menilai Bali merupakan contoh daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meskipun menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata.


“Permasalahan di Bali adalah problem of success, dampak dari kesuksesan itu sendiri,” ujarnya.


Hermawan juga menyoroti peran penting UMKM dan lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dalam menggerakkan ekonomi Bali. OJK, kata dia, akan terus mendorong profesionalisme dan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan.


Adapun Parjiman resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Bali sejak awal Maret 2026, menggantikan Kristrianti Puji Rahayu. Ia bertugas memimpin pengawasan sektor jasa keuangan di Bali, termasuk penertiban lembaga keuangan ilegal.


Koster berharap kepemimpinan baru di OJK Bali dapat melanjutkan kinerja yang telah berjalan baik serta memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.(*)

    

3 Desa di Kecamatan Nusa Penida Jadi Sasaran Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” TP PKK Provinsi Bali

KLUNGKUNG - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali melaksanakan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada Jumat (17/4).


Adapun 3 (tiga) Desa di Kecamatan Nusa Penida yang menjadi sasaran aksi sosial TP PKK Provinsi Bali yakni Desa Bunga Mekar, Desa Batukandik dan Desa Suana.


Ketua TP PKK Provinsi Bali Ibu Putri Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa TP PKK terus bergerak aktif mendukung program pemerintah melalui berbagai aksi nyata di masyarakat. Fokus utamanya adalah memberdayakan perempuan, meningkatkan kualitas keluarga, dan menyukseskan pembangunan pemimpin daerah.


Dikatakan Putri Koster, salah satu program Pemerintah Provinsi Bali saat ini adalah menangani masalah lingkungan, terutama sampah, dengan menetapkannya sebagai program super prioritas dengan fokus utama pengelolaan sampah berbasis sumber.


Penanganan sampah dari sumber rumah tangga dilakukan melalui pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan residu. Pengelolaan efektif melibatkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), komposting sampah dapur, serta penyediaan tempat sampah terpisah untuk meningkatkan efisiensi daur ulang dan mengurangi volume sampah ke TPA.


“Di Nusa Penida jangan sampai ada sampah yang menumpuk seperti di TPA Suwung. Untuk itu Kita harus bisa menyelesaikan sampah dari sumbernya, selesaikan di rumah tangga. Nusa Penida sebagai daerah wisata harus dijaga alamnya yang indah ini dengan baik,” terangnya sembari mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan kepala daerah.


Disisi lain, Putri Koster juga menyoroti gangguan kesehatan yang dialami oleh anak-anak atau generasi muda, yang seharusnya bisa dicegah semenjak seorang perempuan atau calon ibu sedang mengandung. Untuk itu, Ia berharap agar masyarakat meningkatkan konsumsi ikan guna mencegah stunting.


“Ikan merupakan sumber protein yang sangat baik untuk mencukupi kebutuhan harian nutrisi anak guna memaksimalkan fase tumbuh kembangnya, dimana ikan mengandung Omega-3 yang sangat penting bagi perkembangan otak anak. Ikan sangat direkomendasikan untuk anak karena kaya akan protein, dan zat gizi penting yang mendukung perkembangan otak, meningkatkan kognitif, daya ingat, serta kesehatan mata dan jantung,” ungkapnya.


Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung Ny. Eva Satria menyampaikan terimakasih kepada TP PKK Provinsi Bali yang telah melaksanakan aksi sosial di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.


“Terimakasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali yang telah menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kami di Kecamatan Nusa Penida,” ujarnya.


Di masing-masing ketiga Desa tersebut, diserahkan bantuan diantaranya 50 paket Gemarikan yang berisi 1 kg ikan tuna blu fin, 1 kg ikan nila, dan 1 kg ikan kembung. 10 paket sembako berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 pcs, gula pasir 3 kg, kopi bubuk 2 bungkus dan makanan ringan 1 bungkus. Paket bantuan berupa Susu SGM Explor 150 gram @2 kotak kepada 10 orang Balita dan paket berupa Susu SGM Bunda 150 gram @2 kotak kepada 10 orang Ibu Hami. Paket Multi Vitamin Balita kepada 10 orang balita dan Paket Multi Vitamin Dewasa. Bantuan 50 pack telur (@ 40 butir), bantuan bibit cabe 1.000 pohon, 50 pohon bibit tanaman Jambu Kristal 25 pohon, Nangka 25 pohon serta Buku Resep Kuliner Olahan Kue dan Pangan Lokal kegiatan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” TP PKK Provinsi Bali tahun 2026. Tak hanya itu, pada kegiatan ini juga dilaksanakan cek kesehatan gratis dan demo memasak dengan menghadirkan Bali Chef Community.


Selain melaksanakan kegiatan aksi sosial “Bergerak dan Berbagi”, TP PKK Provinsi Bali juga melakukan kunjungan ke tempat pengolahan rumput laut menjadi kerupuk yang di produksi Sarining Segara Semaya di Banjar Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Klungkung.


Turut hadir pada kegiatan ini Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Ny. Seniasih Giri Prasta, Sekretaris 1 TP PKK Kabupaten Klungkung dijabat oleh Ny. Kusuma Surya Putra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana, Kadis Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Sagung Mas Dwipayani, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Dirut Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, Camat Nusa Penida I Kadek Yoga Kusuma.

    

65 Persen Masyarakat Bali Sudah Pilah Sampah, Menteri LH: Sampah Terpilah Dukung Efisiensi Operasional PSEL

Denpasar – Ada perubahan budaya dan mindset yang luar biasa dari masyarakat Bali dalam hal pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq kepada awak media saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4).


“Lebih dari 60 persen masyarakat Bali di Denpasar dan Badung sudah memilah sampah. Langkah ini tidak gampang,” jelasnya.


Ia menyampaikan bahwa capaian ini merupakan manifestasi hasil kerja dari seluruh komponen yang ada di Bali mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Lurah hingga Desa Adat.


“Semangat ini harus kita jaga dengan baik karena pemilahan sudah mencapai 65% bahkan mendekati 70%.  Maka saya kira Pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tindak pidana ringan (tipiring) kepada masyarakat yang tidak memilah sampah,” imbuhnya.


Menurutnya tidak adil bagi masyarakat yang sudah memilah sampah dengan baik jika kebijakan pemilahan sampah berbasis sumber ini tidak dilindungi dengan memberikan teguran dan paksaan kepada masyarakat yang tidak memilah atau bahkan membuang sampah sembarangan.


Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan walaupun kedepannya akan dibangun Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), namun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus tetap dipilah untuk memastikan input sampah yang digunakan benar-benar berkualitas.


“Waste to Energy memerlukan sampah berkualitas, maksudnya sampah yang terpilah dan dapat mereduksi nilai kalornya dan kapasitas mesinnya. Jadi sampah itu benar-benar jenis tertentu,” jelasnya.


Walaupun dalam praktiknya, PSEL mampu mengolah sampah campuran namun kualitas dan dampak pengolahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem. 


Sampah yang sudah dipilah dari sumber (seperti pemisahan sampah organik, anorganik dan residu) memiliki nilai kalor yang lebih stabil dan kandungan air yang lebih rendah. Kondisi ini membuat proses pembakaran di PSEL menjadi lebih efisien, menghasilkan energi listrik yang lebih optimal serta dapat menekan potensi emisi berbahaya.


Sebaliknya, jika sampah tidak dipilah dan tercampur seluruhnya, maka kandungan air yang tinggi dari sampah organik dapat menurunkan kualitas pembakaran. Hal ini berpotensi mengurangi efisiensi produksi listrik, meningkatkan beban operasional serta memerlukan pengolahan emisi yang lebih kompleks. 


Implikasi paling luas terlihat pada aspek pembiayaan. Efisiensi operasional yang lebih baik pada pengelolaan sampah terpilah berpotensi menekan kebutuhan subsidi maupun tipping fee yang bersumber dari APBN/APBD.

    

Disepakati, Sampah Organik Bisa Masuk TPA Suwung Seminggu 2 Kali Hingga 31 Juli


DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima 10 orang perwakilan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) pada Kamis (16/4) pagi di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar.


Mereka melaksanakan aksi damai dengan membawa ratusan truk berisi sampah ke Kantor Gubernur Bali. Aksi ini dilakukan terkait pembatasan pembuangan sampah di TPA Suwung per 1 April 2026 yang hanya menerima sampah anorganik dan residu.


Pada pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, Ketua Forkom SSB I Wayan Suarta menyampaikan 3 (Tiga) tuntutan kepada Pemerintah.


Pertama, Ia meminta agar TPA Suwung tetap dibuka tanpa pembatasan buangan sampah dengan tetap melakukan revitalisasi sampai fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) beroperasi.


Kedua, memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar turun tangan untuk menyelesaikan polemik sampah di Bali. Serta Ketiga, jika tuntutan ini tidak di penuhi maka Forkom SSB akan mogok masal mengangkut sampah.


Sementara itu, Sekretaris Forkom SSB I Wayan Tedi Brahmanca menyampaikan bahwa aksi damai yang dilaksanakan sejak 23 Desember 2025 hingga hari ini merupakan bentuk kecintaan terhadap Bali. Menurutnya, peran swakelola sampah sangat berjasa salam mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ini juga meringankan beban pemerintah dalam pengangkutan sampah dengan ratusan armada.


Pada kesempatan ini, Forkom SSB juga menegaskan komintmennya untuk melakukan pemilahan sampah. Namun sampah yang telah dipilah saat ini, tetap tidak bisa dibuang ke TPA Suwung maupun ke TPS3R.


“Kami mendukung kebijakan pemilahan sampah, tapi setelah dipilah sampah kami tidak bisa dibuang. Semua menolak dengan alasan overload, terus Kami harus buang kemana ini. Padahal sampahnya sudah kami pilah, itu semua sampah yang diatas truk sudah kami pilah,” ujarnya.


Untuk itu, Forkom SSB meminta agar bisa kembali membuang sampah organik baik basah maupun kering ke TPA Suwung dengan mengusulkan frekuensi pembuangan hingga tiga kali dalam seminggu agar lebih ideal.


Gubernur Bali Wayan Koster pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa Bali memerlukan ekosistem alam yang berkualitas untuk menjaga lingkungan tetap indah. Terlebih Bali merupakan salah satu destinasi wisata dunia, sehingga alam Bali harus dijaga dengan Baik.


Menanggapi tuntutan yang disampaikan Forkom Swakelola Sampah Bali tersebut, Gubernur Koster langsung berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Dalam komunikasi yang dilakukan, Menteri LH mengijinkan pembuangan sampah organik (basah dan kering) diperbolehkan ke TPA Suwung dengan frekuensi 2 (dua) kali dalam seminggu hingga 31 Juli 2026.


“Barusan Saya sudah menghubungi Pak Menteri, diijinkan 2 kali seminggu untuk sampah organik ke TPA Suwung. Tolong nanti diatur oleh Pak Kadis (Kadis LHK Provinsi Bali-red) untuk teknisnya dilapangan. Menurut Saya ini jalan terbaik saat ini yang bisa diberikan,” ungkap Koster.


Pada kesempatan ini juga disepakati jam operasional untuk truk swakelola sampah ke TPA Suwung diperpanjang dari pukul 08.00 WITA hingga 20.00 WITA. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai antrean truk sampah, dengan catatan tidak ada kendala teknis di lapangan.


Hadir pula pada kesempatan ini Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Danrem 163/Wirasatya, Walikota Denpasar, Bupati Badung, Kadis LHK Provinsi Bali, Kasatpol PP Provinsi Bali.

    

Patroli Keimigrasian akan Rutin Digelar, Gubernur Koster Tegaskan Sinergi Lintas Lembaga Jaga Stabilitas Keamanan Bali


Denpasar — Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri langsung Gelar Pasukan Patroli Keimigrasian Dharma Dewata Provinsi Bali 2026 di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Rabu (15/4). Kegiatan ini menandai penguatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) sekaligus langkah strategis dalam mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata bagi daerah.


Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa patroli keimigrasian merupakan langkah konkret, bukan sekadar seremoni. Patroli akan dilakukan secara rutin di titik-titik strategis guna mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan WNA.


“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam pengawasan. Kami ingin memberikan efek preventif sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan,” ujarnya.


Selain patroli, Imigrasi juga mengembangkan pendekatan preventif melalui program desa binaan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan WNA. Program ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban.


Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga Bali tetap aman dan nyaman sebagai destinasi wisata dunia. Ia menyebut peningkatan kasus pelanggaran oleh WNA belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.


“Kami sangat mengapresiasi langkah tegas dari Imigrasi. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan Bali,” ujar Koster.




*Kemenimipas Siap Dukung Optimalkan PWA*




Selain aspek pengawasan, Koster juga menyoroti upaya optimalisasi pungutan wisatawan asing sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan terkait hal tersebut telah dilakukan bersama pemerintah pusat.


“Khusus berkaitan dengan hal ini, kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bapak Menteri Imigrasi dan Bapak Dirjen. Pada prinsipnya, mereka sangat mendukung optimalisasi pungutan wisatawan asing di Provinsi Bali. Tentu ini akan kami tindak lanjuti bersama berdasarkan kesepakatan yang ada,” tegasnya.


Menurutnya, optimalisasi pungutan wisatawan asing penting untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjaga budaya, lingkungan, dan infrastruktur.


Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, akan terus memperkuat koordinasi dengan Imigrasi dan aparat penegak hukum. Penindakan terhadap pelanggaran pidana oleh WNA akan dilakukan oleh kepolisian, sementara pelanggaran administratif menjadi kewenangan Imigrasi, termasuk sanksi deportasi.


Dengan kombinasi pengawasan ketat dan optimalisasi kebijakan ekonomi pariwisata, Bali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan asing dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.(*)

    

Gubernur Koster dan Densus 88 Sepakat Perkuat Keamanan Bali, Cegah Radikalisme Lewat Sektor Pendidikan


 Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) rata-rata mencapai 45,8 persen dari total kunjungan nasional menjadikan Pulau Dewata wajib dijaga keamanannya. Hal itu ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi PLH Kasatgaswil Bali Densus 88 Anti Teror Polri Kombespol Sri Astuti Ningsih, http://S.Sos, Jumat (Sukra Paing, Sinta) 10 April 2026 di Jayasabha.


Menurut Koster, keamanan bukan hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk seluruh warga Bali. “Keamanan ini harus didapatkan oleh wisatawan sampai warga Bali,” tegasnya. Ia menilai stabilitas dan rasa aman merupakan prasyarat utama keberlangsungan pariwisata Bali yang menopang perekonomian daerah dan nasional.

PLH Kasatgaswil Bali Densus 88 Anti Teror Polri Kombespol Sri Astuti Ningsih menyampaikan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia memang harus dijaga ketat dari segala bentuk ancaman. Densus 88 menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 mengajak Gubernur Bali untuk bersama-sama melakukan pencegahan radikalisme di Pulau Dewata. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah melalui sektor pendidikan. Pendekatan preventif ini dinilai efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan cinta damai sejak dini kepada generasi muda Bali.

Koster menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Ia menegaskan Pemprov Bali terbuka untuk memperkuat program-program deradikalisasi dan penguatan ideologi Pancasila di sekolah, kampus, hingga komunitas masyarakat. Sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah diyakini akan memperkuat daya tangkal Bali terhadap paham-paham yang bertentangan dengan NKRI.

Pertemuan di Jayasabha ini menjadi penegasan bahwa keamanan Bali adalah tanggung jawab bersama. Dengan kunjungan wisman yang hampir menyentuh setengah dari total kunjungan nasional, gangguan keamanan sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap citra pariwisata Indonesia. Karena itu, langkah pencegahan radikalisme dan terorisme terus menjadi prioritas.
    

Irtama Kementerian LH Apresiasi Kolaborasi Cepat Gubernur Koster dan Kepala Daerah Tangani Pengelolaan TPA Suwung


DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa (7/4) siang menerima kunjungan Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Winarto di Kantor Gubernur Bali, Denpasar.


Pada kesempatan ini, Koster mengungkapkan jika jumlah truk pengangkut sampah ke TPA Suwung, Denpasar saat ini telah mengalami penurunan lebih dari 50 persen sejak diberlakukannya larangan pembuangan sampah organik mulai 1 April 2026. Dimana sebelum aturan ini diterapkan, jumlah truk yang masuk ke TPA Suwung mencapai lebih dari 500 unit per hari.


“Mulai 1 April hanya residu yang boleh dibawa ke TPA Suwung. Truk yang ke TPA Suwung juga sudah berkurang, lebih dari 50 persen kalau dirata-ratakan. Jadi sudah ada kemajuan yang luar biasa,” terangnya.


Koster juga mengungkapkan jika awal penerapan kebijakan tersebut sempat terjadi kegaduhan. Dimana pengangkut sampah swasta atau swakelola masih membawa sampah organik ke TPA Suwung sehingga petugas yang berjaga meminta mereka untuk putar balik.


“Diawal memang terjadi penolakan khususnya dari swakelola sampah yang dari swasta. Mereka tetap membawa sampah organik ke TPA Suwung sehingga petugas yang berjaga meminta agar truk putar balik. Tapi sekarang sudah mulai mereda dan tertib,” ungkapnya.


Koster menargetkan pengiriman sampah residu akan berlaku hingga 31 Juli 2026. Setelah itu, TPA Suwung direncanakan ditutup total, baik untuk sampah organik maupun residu.


“Walikota Denpasar dan Bupati Badung sudah bekerja keras untuk terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah dari sumber. Mereka juga terus mendorong pembuatan teba modern dan juga bag komposter,” jelasnya.


Kebijakan untuk menutup TPA Suwung dikatakan Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini sebagai momentum untuk untuk menjaga ekosistem alam Bali agar bersih, terlebih Bali sebagai destinasi wisata dunia. 


Sementara itu, Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Winarto mengapresiasi progres yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali serta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.


Ia menilai progres penanganan sampah di Bali berjalan cukup baik. la menyebut evaluasi dilakukan atas arahan Menteri Lingkungan Hidup untuk melihat implementasi kebijakan, termasuk tindak lanjut atas teguran sebelumnya terhadap pengelolaan TPA Suwung.


"Hari ini Kita melakukan monitoring langsung ke lapangan atas apa yang telah disampaikan selama ini terkait TPA Suwung. Apakah sudah sesuai dengan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Kita lihat, progresnya baik. Kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan kota berjalan cepat. Ini berpotensi jadi contoh bagi daerah lain," tegasnya.


Ia juga mengungkapkan jika Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi atas kerja keras dan Gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Bupati Badung dalam menangani masalah sampah. Keberhasilan di Bali dikatakan Winarto akan menjadi bukti nyata (proof of concept) bagi daerah lain di Indonesia bahwa krisis sampah bisa diatasi dengan kemauan politik yang kuat dan sistem yang benar.


“Bali ini sebagai contoh, kedepan diharapkan masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jika di Bali sukses, maka TPA lain juga akan menyusul. Pak Menteri juga mengapresiasi atas kerja keras bupati badung dan walikota Denpasar serta Gubernur Bali dalam menangani permasalahan sampah khususnya di TPA Suwung. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat terbiasa memilah sampah dari rumah tangga. Selain itu, penegakan hukum juga wajib dilakukan kepada masyarakat yang enggan memilah sampah apalagi membuang sampah sembarangan,” imbuhnya.(*)

    

Penyumbang Devisa Terbesar, Komisi V Desak Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Bali

 

JAKARTA - Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026) menegaskan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang harus dijaga melalui percepatan pembangunan infrastruktur.


Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, total wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, mencapai sekitar 16,3 juta orang.


Menurut Koster, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.


“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.


Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan. Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.


Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.


“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.


“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.


Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif sebenarnya relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan.


“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.


Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.


“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.


Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

    

Gubernur Koster Dukung Sport Tourism ASITA Bali, Dorong Jadi Agenda Tahunan

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali di Jayasabha, Denpasar, Senin (6/4). Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan sport tourism melalui ajang lari bertajuk “road to 100 tahun pariwisata Bali”.


Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kegiatan fun run dengan konsep lintasan 5 kilometer dan 10 kilometer, menargetkan partisipasi hingga 20.000 peserta. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari promosi destinasi wisata secara berkelanjutan, dengan titik awal di kawasan Jatiluwih Rice Terraces.


“Tema yang kami usung adalah begin the journey from Jatiluwih. Ke depan, event ini akan digelar bergilir di setiap kabupaten di Bali sebagai upaya memperluas promosi destinasi,” ujar Ketua ASITA Bali.


Ia menambahkan, ASITA sebagai organisasi yang berdiri sejak 1974 memiliki mandat untuk memasarkan destinasi wisata di seluruh kabupaten/kota di Bali. Karena itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui implementasi regulasi seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020, guna memperkuat tata kelola industri perjalanan wisata.


Selain itu, ASITA Bali juga mendorong peningkatan standar keamanan dan kebersihan di destinasi wisata agar lebih seragam dan berkualitas. Dalam waktu dekat, ASITA akan menggelar Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 pada 28–31 Mei di kawasan Nusa Dua. Ajang ini tercatat sementara akan diikuti 301 buyer dari 40 negara serta 270 perusahaan peserta pameran, ditambah partisipasi dari 11 provinsi di Indonesia. Jumlahnya akan bertambah seiring mendekatnya waktu BBTF.


Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ASITA Bali. Ia menilai kegiatan sport tourism berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sektor pariwisata Bali.


“Saya tentu mendukung penuh. Pariwisata Bali memiliki kontribusi sangat besar, sekitar 53 persen terhadap devisa pariwisata nasional dan 45 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara,” ujar Koster.


Menurut dia, peran strategis Bali dalam sektor pariwisata nasional perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan pemerintah pusat, kata Koster, terus mendorong percepatan sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan shortcut Denpasar–Singaraja, underpass Jimbaran, serta fasilitas parkir di kawasan Pura Batur.


Ia berharap, berbagai upaya tersebut dapat memberikan umpan balik nyata bagi Bali sebagai daerah penyumbang devisa sekaligus memperkuat daya saing pariwisata daerah di tingkat global.

    

Pegang Peran Penting, Ibu Putri Koster Harap Kader Posyandu Paham Program dan Bekerja dengan Baik

GIANYAR - Transformasi Posyandu sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 membawa pengaruh besar pada keberadaan lembaga ini. Dengan bidang tugas yang mencakup 6 Standar Layanan Minimal (SPM), 85 persen keberhasilan pembangunan di desa ditentukan kesuksesan pelaksanaan program Posyandu. 


Oleh karena itu, Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ibu Putri Suastini Koster minta kader Posyandu meningkatkan pemahaman tentang 6 SPM agar mampu bekerja dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster dalam kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali “Membina dan Berbagi” di Wantilan Pura Manik Corong Desa Sumita dan Wantilan Balai Kanginan Desa Babakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Selasa (7/4/2026).


Lebih jauh ia menyampaikan, kesuksesan program Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan akan menimbulkan efek domino positif dalam pembangunan. 


"Kesuksesan pelaksanaan program Posyandu akan berpengaruh pada 85 persen suksesnya pembangunan di Desa/Kelurahan. Hal ini juga akan berdampak pada suksesnya pembangunan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi," katanya. 


Menurut dia, Posyandu memegang peran penting karena lembaga ini mengedepankan pola bottom-up, di mana para kader proaktif jemput bola, mencatat persoalan yang dihadapi warga lalu memfasilitasi untuk mendapatkan tindak lanjut dari aparat pemerintahan secara berjenjang. 


"Kader Posyandu adalah harapan kita, untuk itu harus terus belajar dan tingkatkan pemahaman sesuai dengan bidang tugas masing-masing," imbuhnya. 


Selain itu, salah satu program yang saat ini sedang digalakkan untuk segera tertangani, adalah pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal tersebut membutuhkan peran serta seluruh masyarakat sebagai salah satu penghasil sampah. 


"Sampah-sampai yang kita hasilkan, sebaiknya kita kelola dari sumbernya, baik itu memilah, memilih dan mengumpulkan sesuai jenisnya sebelum kita serahkan untuk di bawa dan diolah di TPS3R dan TPST. Dengan begitu, kita sama-sama bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan. Karena sampah jika tidak dipertanggung jawabkan keberadaannya akan menjadi sumber membahayakan bagi masa depan anak cucu kita nantinya".


Untuk menyemangati kadernya di Desa/Kelurahan, dalam Aksos "Membina dan Berbagi", Ibu Putri Koster membagikan bantuan berupa 3.780 beras, 7.560 butir telur dan 250 kotak susu. Bantuan tersebut diberikan kepada 126 kader Posyandu Desa Sumita dan Babakan.


Aksi Sosial “Membina dan Berbagi” juga diisi paparan mengenai transformasi Posyandu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali I Made Dwi Dewata. Dalam paparannya, Kadis PMD Dukcapil menyampaikan bahwa lingkup tugas Posyandu tak hanya kesehatan saja, namun diperluas pada bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat serta ketentreaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 


Posyandu yang dulu dikenal sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), saat ini bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Perubahan ini menitikberatkan pada pelayanan kesehatan terpadu sepanjang siklus hidup, dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa hingga lansia.


Sejalan dengan program di tingkat Provinsi Bali, Ketua TP Posyandu Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra menyampaikan bahwa ia tengah berupaya meningkatkan kapasitas kader dan menyempurnakan kelembagaan Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan. Dia melaporkan, Gianyar memiliki 4.300 kader Posyandu dan seluruhnya sudah terdaftar. 


“Kami juga punya aplikasi sistem informasi Posyandu yang memungkinkan akses informasi terinregrasi hingga tingkat kabupaten,” pungkasnya.

    

Gubernur Koster Ajukan Dua Raperda Strategis, Perkuat Pariwisata Berkualitas dan Tingkatkan PAD Bali


DENPASAR— Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (6/4).


Adapun dua Raperda yang disampaikan meliputi Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Bali memiliki karakteristik khusus sebagai daerah yang menjadikan kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi utama. Keunggulan budaya Bali yang adiluhung, unik, dan beragam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata serta perekonomian daerah.  


Berdasarkan data terkini, kunjungan wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan pertama tahun 2026, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 968.313 orang atau meningkat 4 persen, sementara wisatawan mancanegara mencapai 1.645.169 orang atau meningkat 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  


Namun demikian, Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bali, antara lain alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur, hingga berbagai dinamika sosial yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pariwisata dan kelestarian budaya Bali.  


Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dimaksudkan untuk memperkuat sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, sehingga mampu mewujudkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing.


Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya penyesuaian terhadap dinamika perkembangan regulasi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan ini difokuskan pada penyempurnaan jenis, klasifikasi, dan tarif retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi.  


Gubernur Bali berharap kedua Raperda tersebut dapat dibahas secara komprehensif bersama DPRD Provinsi Bali sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang optimal dalam mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai budaya.

    

Progres Tahap II Turyapada Tower Capai 45 Persen, Koster Tekankan Mutu dan Ketepatan Waktu

BULELENG — Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung progres pembangunan tahap kedua Turyapada Tower pada Minggu (5/4). Dalam kunjungan tersebut, Koster melihat sejumlah titik pekerjaan, mulai dari kawasan komunal, lintasan dan terminal gondola, hingga area pendukung seperti glamping, ruang pameran, dan museum telekomunikasi.


Perhatian khusus diberikan pada penataan lanskap, termasuk jalur menuju area parkir serta konektivitas antara terminal dan ruang tunggu gondola. Koster menegaskan pentingnya konsistensi penggunaan material berkualitas tinggi dalam seluruh elemen pembangunan plus pemanfaatan spesies bunga dan tumbuhan lokal untuk menghias seputar kawasan.


“Harus konsisten dengan bahan berkualitas. Kita rancang dengan bagus, maka tower ini akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain di dunia,” ujarnya.


Saat ini, progres pembangunan tahap kedua telah mencapai 45 persen. Koster menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi rampung pada akhir November 2026, dilanjutkan dengan tahap perapian dan persiapan peresmian pada Desember.


Ia menekankan bahwa proyek ini tidak boleh mengalami penurunan spesifikasi teknis. “Saya minta tepat waktu, tapi tidak boleh menurunkan mutu. Ini bukan bangunan biasa, melainkan ikon. Penataannya tidak bisa standar,” kata Koster.


Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua DPRD Bali Dewa Mahadnyana, yang berharap masyarakat Buleleng sebagai tuan rumah dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan kawasan ini. Ia mengusulkan adanya hari tertentu dengan akses gratis bagi warga lokal secara bergiliran.


Sejumlah pejabat daerah juga mendampingi, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Kominfos Bali, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.


Sebagai proyek strategis di Bali utara, Turyapada Tower dirancang sebagai menara multifungsi yang memadukan teknologi komunikasi dengan pariwisata. Selain berfungsi sebagai pemancar siaran TV digital, internet, dan radio komunitas, kawasan ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif.


Fasilitas yang disiapkan mencakup planetarium, skywalk, jembatan kaca, restoran putar di badan menara, serta restoran statis. Terdapat pula museum keunggulan kebudayaan Bali dan laboratorium pendidikan sebagai wahana edukasi.


Di area luar, pengunjung akan disuguhi kebun bunga, kebun buah, taman bermain anak, serta wahana outbound seperti flying fox. Untuk menunjang akses, disediakan area parkir seluas sekitar satu hektare dan gondola sepanjang 1,4 kilometer yang menghubungkan parkir dengan menara.


Kawasan ini juga dilengkapi pusat UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta gedung konvensi yang menyasar pasar wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Dengan konsep “wisata di atas awan”, Turyapada Tower diharapkan menjadi ikon baru pariwisata Bali berkelas dunia.

    

Ny. Putri Koster Pimpin Gerakan “Kulkul PKK dan Posyandu” di Desa Sulangai, Warga Antusias Sambut Gerakan Bersih Lingkungan


BADUNG — Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali yang juga selaku Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (PADAS) Provinsi Bali Ny. Putri Koster memimpin langsung pelaksanaan kegiatan Kulkul PKK dan Posyandu yang digelar di Banjar Batulantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Minggu (5/4). Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.


Kedatangan Ketua TP PKK Provinsi Bali disambut oleh Perbekel Desa Sulangai I Nyoman Sunarta, Ketua BPD Sulangai I Nyoman Subagia, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa., serta Camat Petang AA Ngurah Darmaputra.


Kegiatan diawali dengan pemukulan kulkul pada pukul 05.45 WITA sebanyak tiga kali sebagai tanda dimulainya kegiatan bersih-bersih. Selanjutnya, pada pukul 06.00 WITA kulkul kembali dipukul sebanyak dua kali, yang menjadi penanda seluruh warga mulai beraktivitas membersihkan lingkungan rumah masing-masing, mulai dari lantai rumah, halaman, hingga telajakan.


Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dalam mengikuti gerakan ini. Melihat hal tersebut, Ny. Putri Koster memberikan motivasi dengan menggagas lomba penataan telajakan yang akan dilaksanakan pada Mei 2026, dengan total hadiah sebesar Rp10 juta untuk lima besar terbaik.


Dalam arahannya, Ny. Putri Koster  menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah yang telah dipilah diharapkan ditempatkan di bagian belakang rumah, bukan di depan. Sampah organik diimbau untuk diselesaikan di rumah, khususnya bagi warga yang masih memiliki teba, sementara sampah anorganik saja yang diangkut.


Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap meluangkan waktu di hari Minggu pertama setiap bulan untuk kegiatan bersih-bersih lingkungan. “Sesibuk apa pun, kalau ada niat pasti kebersihan lingkungan bisa terwujud,” tegas Putri Koster yang juga selaku Duta PSBS.


Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster  juga terjun langsung membaur bersama masyarakat, memberikan contoh penataan telajakan dengan menanam berbagai jenis bunga agar lingkungan terlihat asri dan nyaman. Ia juga mengingatkan pentingnya perawatan harian, seperti membersihkan ranting kering dan tanaman yang layu.


Bendesa Adat Batulantang, I Made Sarpa, menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Ia juga mengungkapkan rencana penanaman bunga jepun dan bunga arjuna sebagai bagian dari penataan lingkungan. Tahun 2026 ini menjadi awal keikutsertaan penuh desa dalam gerakan Kulkul PKK.


Sementara itu, Perbekel Desa Sulangai I Nyoman Sunarta menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai antusiasme masyarakat sangat tinggi dan kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan desa dalam mengembangkan konsep desa wisata seperti Desa Penglipuran. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan gotong royong telah rutin dilaksanakan hampir setiap minggu dan diharapkan dapat terus ditingkatkan serta menjadi contoh bagi desa lain.


Sebagai penutup kegiatan, Ketua TP PKK Provinsi Bali menyerahkan bantuan beras sebanyak 200 kilogram yang dikemas dalam 40 sak masing-masing 5 kilogram. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Perbekel Desa Sulangai untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat.

    

Hadiri Peringatan HARSIARNAS ke-93, Ibu Putri Koster Pesankan Penyedia Informasi Untuk Jaga Integritas dan Kualitas Siaran


Denpasar, punapigianyar.com- Ibu Putri Koster sebagai penerima lifetime achievement dari KPID Bali mengucapkan rasa bangganya terhadap para jurnalis, pembawa acara dan penyedia informasi yang berperan mengedukasi dan menyajikan siaran positif berdasarkan data dan kenyataan yang terjadi. Karena sebuah berita atau siaran akan memiliki nilai dan kualitas saat yang disajikan tersebut memberikan informasi jelas, transparan dan sesuai kenyataan, mampu memberikan pengetahuan atau mengedukasi serta menyuguhkan informasi yang cepat dan tepat", tegasnya.


Sebagai penyedia siaran yang dipercaya oleh masyarakat luas, sebaiknya mengimbangi kemampuan untuk terus bersaing secara sehat, agar tidak muncul berita hoax yang menyesatkan pembaca atau penonton, sehingga menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-93, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/4).


Ditambahkannya, sebagai seorang penyiar yang menyampaikan informasi dan berbekal kemampuan mengolah kata-kata secara komunikatif, diharapkan mampu menyampaikan siaran secara  konstruktif, menjaga hal hal positif sekaligus mampu mendukung pembangunan berdasarkan data yang mampu mempersatukan masyarakat secara umum. Dan jangan sampai insan-insan penyiaran justru menimbulkan polemik yang menyebabkan tercerai berai karena penyajian informasi yang tidak berimbang dan menyesatkan. Karena di tahun ini di media sosial berkembang sangat cepat, sehingga kita semua wajib mampu menjadi individu yang berperan sebagai penyalur informasi yang tidak menjaga Marwah jurnalistik, sehingga mengaburkan sebuah informasi yang berkembang tanpa data dan kenyataan yang sebenarnya. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga populasi kita, tidak bisa menjaga kapasitas dan integritas sebagai penyaji siaran informasi, namun akan berdampak pada down grade kualitas diri dan kemampuan kita sendiri, karena media sosial merupakan sebuah ujian bagi kita yang nantinya akan menunjukkan bagaimana sejatinya karakter yang kita miliki nampak dari unggahan", imbuh Ibu Putri Koster.


Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Agus Astapa menyampaikan bahwa untuk menjaga Bali tetap ajeg dan tidak terbentur karena tayangan yang kurang mendidik, bahkan cenderung memecah belah, pihaknya bersama tim Komisioner terus melakukan pengawasan serta monitoring terhadap siaran atau bentuk tayangan yang beredar, baik dari segi materi, konten dan gaya bahasa penyampaian. 


Dijelaskannya, dari enam puluh enam (66) radio dan tiga puluh (30) TV penyiaran online hingga saat ini belum ada yang terkena sanksi, karena belum dilihat ada siaran yang melanggar dan diluar batasan. "Jikapun ada Penyiaran atau tayangan yang diluar kontek dan standar, maka secara langsung akan kami tegur secara lisan tahap pertama, dan jika masih ngeyel tentu akan kami tindak tegas", jelasnya.


Dengan mengangkat tema "Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional", peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-93 diharapkan akan memperkuat ketahanan informasi yang berimbang, terverifikasi dan memiliki kualitas serta mutu yang pantas untuk disimak. 


Pada kesempatan ini, juga diserahkan sejumlah penghargaan kepada penyiar muda berbakat radio lagu pop Bali, Gus Wisnu. Penghargaan untuk penyanyi RAP muda berbakat di Bali, I Gede Juna Pratama, penghargaan untuk penyiar program Dagang gantal  Ketut camplung dan Gede Tomat yang selalu berperan mengisi sejumlah hiburan di radio sehingga terpelihara pelestarian komunikasi Bali. Pengharapan juga diberikan kepada sepuluh (10) penyanyi lagu terbaik dan menginspirasi.

Gubernur Koster Tekankan Kelancaran Karya IBTK di Besakih, Pastikan Berjalan Tertib dan Khidmat

Karangasem, punapigianyar.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan upacara karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih harus berlangsung dengan sebaik-baiknya, tertib, dan penuh khidmat tanpa gangguan selama rangkaian upacara berlangsung.


Penegasan tersebut disampaikan dalam sambrama wacana saat puncak karya yang digelar pada Kamis (2/4/2026), bertepatan dengan Hari Purnama Kedasa. Dalam kesempatan itu, Koster menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari seluruh pihak mengingat Besakih merupakan pura terbesar dan paling suci di Bali yang menjadi pusat persembahyangan umat Hindu, tidak hanya dari Bali tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

“Upacara karya ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan selama pelaksanaannya,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan kenyamanan umat selama pelaksanaan karya yang berlangsung selama 21 hari hingga 23 April 2026. Pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang termasuk layanan transportasi khusus bagi lansia, ibu hamil, serta pemedek berkebutuhan khusus dari area parkir menuju lokasi utama persembahyangan. Selain itu, pengaturan jadwal kedatangan umat dari seluruh kabupaten dan kota di Bali hingga luar daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara dilakukan secara ketat untuk menghindari kepadatan di kawasan suci Besakih.

Dalam sambutannya, Koster juga menyoroti keberlanjutan penataan kawasan Besakih yang saat ini memasuki tahap kedua. Setelah tahap pertama rampung pada 2022 dengan anggaran sekitar Rp800 miliar, tahap lanjutan difokuskan pada penataan 26 titik pelinggih dengan anggaran sekitar Rp203 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Ia menegaskan bahwa seluruh penataan dilakukan dengan menjaga nilai historis, arsitektur, dan keseragaman estetika kawasan.


Menurutnya, tidak boleh ada lagi perbedaan mencolok dalam bahan maupun warna bangunan di kawasan Besakih, sehingga seluruhnya harus serasi dan tetap mencerminkan keaslian kawasan suci tersebut.


Lebih lanjut, Koster mengungkapkan rencana tahap ketiga berupa penataan akses jalan menuju Besakih dari berbagai arah seperti Klungkung dan Bangli. Studi perencanaan akan dimulai pada 2026 hingga 2027, dengan target pembangunan dimulai pada 2028 dan rampung pada 2030 guna mengatasi potensi kemacetan di masa mendatang.


Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Kawasan Suci Besakih yang sejak dibentuk pada 2023 telah menunjukkan hasil positif dengan pendapatan mencapai Rp14,5 miliar pada 2025. Pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan upacara, membantu desa adat dan desa dinas, serta kebutuhan operasional kawasan. Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan bantuan khusus sebesar Rp3,2 miliar untuk mendukung pelaksanaan karya IBTK tahun ini.



 Di tengah dinamika global, Koster turut menegaskan bahwa kondisi Bali tetap aman dan kondusif. Hingga 31 Maret 2026, kunjungan wisatawan ke Bali mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan wisatawan domestik meningkat hingga 31 persen, yang menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi destinasi yang dicintai.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mempercepat penanganan sampah dengan kebijakan bahwa Tempat Pembuangan Sementara ke depan hanya menerima sampah residu dan ditargetkan ditutup sepenuhnya pada Agustus 2026. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik juga akan dimulai pada pertengahan 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027, sehingga pada 2028 seluruh sampah di Bali dapat diolah menjadi energi.

Sementara itu, rangkaian puncak karya Ida Bhatara Turun Kabeh dipuput oleh 33 orang sulinggih yang merupakan representasi seluruh wilayah Bali. Para sulinggih memimpin prosesi di berbagai titik utama di kawasan Besakih, termasuk Penataran Agung sebagai pusat utama kegiatan, sejumlah pura di kawasan Catur Lawa dan Catur Dala, serta pedharman yang menjadi bagian dari kompleks Pura Agung Besakih.

Rangkaian upacara pada puncak karya berlangsung khidmat diawali dengan persembahyangan bersama, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Bali, penyerahan dana simbolis kepada Jro Bendesa, prosesi nunas tirta, nedunang Ida Bhatara ke Paselang, dan ditutup dengan persembahyangan bersama.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Anggota DPRD Bali Ni Made  Sumiati, Bupati Karangasem beserta Wakil Bupati Karangasem, Bupati Buleleng, serta Sekretaris Daerah Buleleng dan Bangli. Hadir pula Ketua PHDI Bali Jro Mangku Kenak dan Ketua PHRI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bali agar tetap aman, bersih, dan harmonis, serta berharap seluruh rangkaian karya Ida Bhatara Turun Kabeh tahun ini berjalan lancar dan sukses serta membawa kebaikan bagi Bali dan seluruh masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster Kawal Lompatan HKI Bali, Bersama Presiden Kelima RI Dorong Perlindungan Karya dan Martabat Budaya Pulau Dewata


Klungkung, punapigianyar.con — Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan mengangkat nilai karya anak bangsa dengan mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada penyerahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (1/4), menjadi momentum penting dalam penguatan perlindungan karya intelektual di Pulau Dewata.


Di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya perlindungan HKI menunjukkan tren yang menggembirakan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 10.692 permohonan HKI. Sementara itu, hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2026, angka permohonan telah mencapai 5.003. Lonjakan ini menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan karya, sekaligus bukti keberhasilan edukasi dan sosialisasi yang masif.


Sebanyak 126 sertifikat HKI diserahkan dalam kesempatan tersebut, mencerminkan sinergi solid antara pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Pemerintah Provinsi Bali, hingga pemerintah pusat. Dalam suasana penuh apresiasi, penyerahan simbolis dilakukan langsung oleh Megawati Soekarnoputri, didampingi Gubernur Wayan Koster, kepada para penerima dari berbagai bidang, mulai dari hak cipta, merek, hingga ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis.


Sejumlah karya yang menerima pengakuan HKI di antaranya “Gerakan Bangkit Hak Kekayaan Intelektual Bangli Bisa (GERBANG HAKI BISA)”, “Lukisan Gaya Batuan Gianyar Bali”, “Entil Sanda Tabanan”, hingga karya seni seperti “Tari Spirit of Janger” dan “Seni Motif Cedo Putrimas”. Tak hanya itu, kekayaan budaya Bali juga mendapat penguatan hukum melalui pencatatan “Ogoh-Ogoh”, “Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida”, hingga “Jegog Jembrana” sebagai bagian dari identitas budaya yang dilindungi.


Bagi Gubernur Wayan Koster, perlindungan HKI bukan sekadar aspek legalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga roh kebudayaan Bali. Dengan adanya pencatatan resmi, karya-karya masyarakat tidak hanya terlindungi dari ancaman pembajakan, tetapi juga memiliki nilai tambah secara ekonomi. Produk budaya dan kreativitas lokal pun memiliki peluang lebih luas untuk menembus pasar global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pencipta.


“Melalui pelindungan HKI, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberikan penghargaan yang layak kepada para penciptanya,” menjadi semangat yang tercermin dalam keseluruhan rangkaian acara tersebut.


Penyerahan sertifikat juga melibatkan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, yang turut menyerahkan HKI kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas adat, hingga individu inovator. Serta turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta.


Mengakhiri rangkaian kegiatan, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, beserta sejumlah rombongan lainnya, meninjau pameran UMKM berbasis kekayaan intelektual di lokasi acara. Di sana, beragam produk lokal ditampilkan, menjadi bukti nyata bahwa perlindungan HKI mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Bali.


Di tengah arus globalisasi yang kian deras, langkah strategis yang dikawal Gubernur Wayan Koster ini menjadi penegasan bahwa Bali tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menguatkannya melalui perlindungan hukum yang modern, sebuah perpaduan antara warisan leluhur dan masa depan yang kuat dimata hukum.

Ibu Megawati Tegaskan HKI Jadi Senjata UMKM Bali Tembus Pasar Dunia


 Klungkung, punapigianyar.com - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC). Hj. Ibu Megawati Soekarnoputri menghadiri Temu Wicara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha pada, Rabu (Buda Pon, Watugunung), 1 April 2026 di Kabupaten Klungkung.


Kehadiran Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, didampingi langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali, Pantai Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.


Dalam Temu Wicara tersebut, pelaku UMKM yang memiliki produk kerajinan Seni Lukis Kamasan Bali, Tenun Songket, Kuliner, sampai Handycraft ini mendapatkan kesempatan langsung berdiskusi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. 


"Saya memilih Bali dalam kegiatan temu wicara bersama pelaku UMKM, karena Bali dikenal oleh banyak orang asing di dunia, selain untuk berlibur, produk kerajinan Bali juga digunakan oleh masyarakat luar, seperti contohnya Dior yang menggunakan kain tenun Endek Bali dalam koleksi produknya," ujar Megawati Soekarnoputri seraya menegaskan, karena itu Kain Tenun Endek Bali harus dilindungi dengan dengan Hak Paten.


Lebih lanjut, Presiden ke-5 Republik Indonesia ini juga mengajak Gubernur Bali dan Bupati/Walikota se-Bali bersama pelaku UMKM untuk bersatu bergotong royong dalam menguatkan perekonomian dengan memiliki kreatifitas. "Kita harus bergotong royong dari hulu sampai hilir, salah satunya dengan menggandeng pemilik hotel/restaurant, untuk memanfaatkan produk hasil pertanian," jelasnya dalam diskusi yang menghadirkan panelis dari Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, Sp.,M.Si, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum RI, Hermansyah Siregar, S.H.,M.H., Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Kementrian Ekonomi Kreatif RI, Cecep Rukendi, S.Sos.,M.BA., Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementrian UMKM RI, M. Riza Adha Damanik, S.T.,M.Si.,PH.D.,IPU, dan disaksikan langsung oleh Bupati/Walikota se-Bali. 


Sebagai penutup, Ketua Dewan Pengarah BRIN Republik Indonesia ini meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum RI, Hermansyah Siregar, S.H.,M.H untuk terus mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual ke masyarakat dan khususnya pelaku UMKM dengan memberikan kepastian perlindungan hukum yang berkeadilan.


"Kita ini dalam sejarah bangsa, adalah sebuah bangsa yang memiliki seni budaya dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Karena itu, Saya tegaskan kekayaan kita harus dilindungi, karena HKI sudah menjadi bagian dari hukum internasional. Ini penting dan HKI harus disosialisasikan dengan gencar, apalagi HKI memberikan manfaat kompensasi royalti seumur hidup kepada pencipta atas penggunaan karya mereka," pesannya sembari meminta agar Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan pertemuan kembali dengan pelaku UMKM, untuk memprogramkan hasil pertemuan hari ini.